Teman di hukumonline kemarin sempat kaget sewaktu lihat Portal Hukum Indonesia. Portal anyar besutan Ketua Mahkamah Konstitusi yang ambisius ini rencananya akan 'menggantikan' Jaringan Dokumentasi Hukum-nya BPHN yang walau berbekal Keppres tapi hidup segan mati tak mau.
Sebetulnya trend ini cepat atau lambat pasti akan datang. Saat ini situs lembaga pemerintah sudah makin rajin menampilkan peraturan/putusan mereka. Selain BI, Departemen Keuangan dan Bapepam yang duluan maju, menyusul MK dan terakhir Ditjen Peraturan Perundangan. Yang terakhir ini berisi terbitan Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara - kadang di hari yang sama! Bahkan AusLII via AsianLII juga sudah mulai menampilkan peraturan Indonesia.
Situs seperti ini justru bisa membantu kerja hukumonline untuk mengumpulkan data mentah. Nah, core business hukumonline justru bukan menerbitkan data mentah, tapi informasi dan pengetahuan (knowledge) berdasarkan data mentah itu. Intinya added value-nya yang dijual. Dan dengan skala kecil ini sudah dirintis hukumonline.
Misalnya katalog peraturan hukumonline memuat sejarah peraturan untuk memastikan perubahan/pencabutan peraturan itu. Juga dasar hukum atau peraturan pelaksana dari suatu peraturan. Kalau orang mencari via google atau situs lain yang didapat ya peraturan spesifik itu - masih berlaku atau tidak wallahualam. Salah pakai berabe kan? Nah, fitur yang meningkatkan akurasi pencarian dan memperkaya perspektif seperti ini yang perlu dikembangkan/diperbanyak.
Jadi, kala banyak situs lain memuat peraturan, pengguna tetap mangkal di hukumonline. Layaknya telur emas ditengah telur ayam lainnya. Ya kan?
3 comments:
It is similar to it.
It completely agree with told all above.
xanax 1mg does xanax show up in urine drug test - xanax effects drug test
Post a Comment